Ulangan Umum Bersama 6 Mata Pelajaran Ujian Nasional, Sebuah esensi atau hanyalah cari rejeki.

 

Assalamualaikum wr. wb.
Berita tentang ujian nasional dengan gonjang-ganjingnya yang mensuarakan model baru (tapi barang lama) evaluasi tahap akhir pada jenjang SMA ini, sepertinya telah disikapi dengan banyak hal dilini pelaksanan pendidikan, yaitu sekolah.
Banyak sekolah yang dengan segera dan bergegas-gegas berusaha melakukan penyiapan melalui kegiatan-kegiatan drilling soal kepada siswa-siswanya, ada yang menangkap dengan emosial dengan melakukan demonstrasi, tapi ada juga yang menanggapinya dengan dingin-dingin saja, toh…, nantinya ketika ujian berlangsung, tinggal tunggu 10 atau 15 menit, simsalabim jawaban akan datang dengan sendirinya.
Pada umumnya sekolah-sekolah di kabupaten kendal, termasuk SMA Cepiring, sejak bulan Nopember ini-pun melakukan usaha yang sama, dengan memberikan tambahan pelajaran ke 9 dan ke 10, pada hari senin, selasa, rabu dan kamis (kenapa tidak sampai sabtu sekalian ya, ga ada dana kaliya). Sebuah usaha positip untuk menyongsong ketakutan akan ketidaklulusan ini. Sesuatu yang dipersiapkan tentunya akan lebih baik daripada tidak dipersiapkan sama sekali. Kompetensi yang telah dicapai siswa pada tahun pertama dan kedua bersekolah di jenjang SMA, coba untuk diulang dan “dikenang” kembali, sehingga pada ujian nasional nanti, kompetensi yang telah dinyatakan tuntas ini kembali dapat dituntaskan kembali (ya…, kalau yang dapat tuntas, kalau yang tidak itu berarti proses evaluasi tiga ranah kognitif, afektif dan psikomotor, yang telah dilakukan dinyatakan tidak berlaku dan tidak ada artinya, atau boleh dikatakan usaha guru dalam melakukan evaluasi masih sangat dirasa tidak profesional, sehingga keputusan yang telah diambil dianulir dengan keputusan kolektif atas nama “ujian nasional”)
Dengan mensitir apa yang dikatakan oleh, Pramudyaningtyas, pada acara talkshow Open House Republik mimpi di Metro TV pada hari Jumat 16 Nopember 2007, yang membahas tentang bulying diantara siswa dan guru kepada siswa, dikatakan bahwa jika kejadian seperti itu tidak terjadi justru aneh, bagaimana tidak terjadi pelecehan dan penghinaan antara sesama siswa atau guru yang merupakan ranah sikap seorang siswa di sekolah, jika sistem pendidikan yang ada dan diterapkan sudah rusak, kurikulum yang diterapkan juga rusak, bahkan gurunyapun juga rusak (wah tersingung juga ni sebagai guru, tapi bener juga khan).
Kembali lagi tentang Ujian Nasional yang sedang di bahas, konsep yang jelas-jelas ambigu, antara penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang didasarkan pada kurikulum berbasis kompetensi ini sepertinya dipantati oleh keputusan pelaksanaan Ujian Nasional yang jelas-jelas bertolak belakang dengan semangat otonomi sekolah yang merupakan salah satu prinsip kurikulum tingkat satuan pendidikan. Lebih jauh lagi, ujian dengan 3 mata pelajaran dan standart minimal 4,25 seperti yang telah terjadi pada tahun tahun kemarin-pun banyak menuai masalah di banyak titik. Tentunya masalah akan lebih banyak muncul jika pembebanan yang diberikan menjadi lebih besar, yang hampir 2 kali lipatnya, yaitu jumlah mata pelajaran yang diujikan menjadi 6 mata pelajaran, dan standart kelulusanpun naik menjadi 5,25 (walalu ini masih punya wacana, namun jika yang mewacanakan adalah orang dari BSNP, maka kepercayaan pelaksanan pendidikan tentunya cukup tinggi.)
Terlebih dengan dikeluarkan Permen Nomor 20 tahun2007, tentang standart penilaian pendidikan yang jelas-jelas menyebutkan bahwa penilaian pendidikan dilakukan oleh pendidik atas koordinasi kepala sekolah. Tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa penilaian pendidikan dilakukan oleh BSNP atas koordinasi dari menteri, atau wakil presiden atau presiden.
Penterjemahan yang terjadi di kendal, sepertinya juga mengamini kebijakan yang dirasa salah ini, insya allah, mulai tanggal 10 Desember 2007, secara serentak semua sekolah setingkat Menengah Atas, akan diselenggarakan Ulangan Umum bersama 6 Mata Pelajaran Ujian Nasional. Sebenarnya ini usaha untuk apa sih…. Secara hirarkis memang guna mensukseskan ujian nasional, maka perlu diselenggarakan, kegiatan-kegiatan sejenis dijenjang yang lebih rendah, seperti di tingkat kabupaten misalnya. Namun andai-toh-pun diinginkan hal tersebut, barangli profesionalisme dalam proses penyelenggaraaan yang terhubung dengan kebijakan yang diambil tentunya harus doptimalkan. Seperti paket yang akan digunakan dalam ulangan umum bersama ini. Dengan model soal tunggal dan kelas homogen yang diterapkan tentunya proses pengawasan menjadi lebih sulit, dan hal ini berujung pada keengganan guru dalam melaksanakan kegiatan koreksi, karena tingkat kerjasama yang tinggi antar siswa (atau barangkali memang hal ini sesuatu yang dikondisikan supaya pada ujian nasional nanti sudah cukup mahir mengelabui pengawas) Belum lagi kalau melihat proses pembuatan soal yang dilakukan oleh MGMP mata pelajaran terkait, kesan yang paling tepat dimunculkan adalah tidak ada keseriusan.
Dan jika proses yang terjadi pada awalnya adalah sedemikian, maka dapat dipastikan maka hasil yang akan diharapkapan ya tidak ada keseriusan tersebut. Yang kemudian terjadi pada pemikiran adalah, apa gunanya penyelenggaraan ulangan umum bersama ini. Jika memang pengkodisian yang terjadi adalah sedemikian, adakah motif-motif lain dari MKKS dalam penyelenggaraan ulangan umum bersama ini. Adakah ini hanyalah usaha untuk meminimalkan pembiayaan ulangan umum sekolah, yang memang logikanya, jika ditanggung oleh banyak sekolah tentunya akan lebih murah dibanding diselenggarakan secara mandiri, ataukan usaha pencarian dana kesejahteraan bagi MKKS, atau entahlah apa. Tapi yang jelas, jika profesionalisme guru tetap tidak diakui baik secara nasional maupun oleh kepala sekolah lewat MKKS-nya, maka tidak ada artinya pencanangan guru sebagai pekerjaan profesional, dan sertifikasi hanyalah usaha untuk menambah kesejahteraan guru saja, bukan berujung pada profesionalisme.
Kalau sesama guru sudah tidak saling mempercayai, terus siapa lagi yang dapat dipercayai.
Vivat Guru Indonesia, Save The Education.
Wassalam